Landasan Pembentukan BUMDes Harus Benar

Badan Usaha Milik Desa - Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) terus disosialisasikan agar desa dapat membentuk badan usahanya, dengan harapan supaya mampu memberikan sumbangsih dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan di desa.

BUMDes/Ayo Bangun Desa

Dilihat dari tujuannya, pembentukan BUMDes sangatlah mulia. Apapun tujuan pembentukan BUMDes antara lain, untuk:

• Meningkatkan perekonomian Desa
• Menggali dan mengoptimalkan potensi yang dimiliki Desa untuk kesejahteraan Desa.
• Meningkatkan pendapatan asli Desa.
• Menjadi tulang punggung pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Desa.
• Mengembangkan rencana usaha antar desa dan atau dengan menjalin kerjasama/kemitraan dengan pihak ketiga.
• Membuka peluang kerja di desa.
• Meningkatkat pendapatan masyarakat desa.
• Menciptakan peluang Usaha dan jaringan usaha masyaraka desa. 
• Dan lain sebagainya.

Paham tujuan saja tidaklah cukup dalam iktiar membangun BUMDes yang berdaya, kuat dan mengakar diranah desa. 

Ada banyak landasan-landasan lain yang harus pedomani. Seperti landasan hukum, landasan filosofi, dan landasan kelembagaan.

Baca: Inilah Prinsip-Prinsip Badan Usaha Milik Desa.

Dengan memahami landasan-landasan tersebut diatas, akan memudahkan desa dalam membangun BUMDes yang sesuai dengan potensi desa dan kebutuhan masyarakat. 

BUMDes yang dibangun atas kehendak bersama masyarakat desa, itulah yang diharapkan.(*)

Didukung 19 Kementerian, Pembangunan dan Perekonomian Desa akan Semakin Membaik

Ayo Bangun Desa - Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) Eko Putro Sandjojo mengatakan tahun ini 19 kementerian RI membuat program untuk membangun desa dengan total anggaran sebesar Rp 560 triliun.

Ilustrasi: Blogger Desa

"Program tersebut merupakan instruksi dari presiden untuk membantu Kemendes PDTT dalam membangun desa-desa di Indonesia," katanya saat peletakan batu pertama pembangunan embung Sungai Abu Tabek Gadang, Kecamatan Toboh Gadang, Padangpariaman, Sumatera Barat, Sabtu kemaren.

Baca: Membangun Networking Desa 

Bantuan dari 19 kementerian tersebut bertujuan agar empat program utama Kemendes PDTT dijalankan lebih baik sehingga manfaat dana desa betul-betul dirasakan masyarakat.

Adapun keempat program tersebut yaitu desa membuat produk unggulan, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), membuat embung, dan membangun sarana olahraga.

Dia menyatakan, meskipun semenjak undang-undang Nomor 6 tahun 2014 diundangkan, banyak pihak yang meragukan desa untuk mengelola keuangan karena banyak pemerintah kabupaten dan kota bermasalah di bidang keuangan.

Namun presiden berkeyakinan, kalau tidak dicoba maka tidak akan pernah bisa," katanya.

Hasilnya, pada 2015 penyerapan dana desa hanya 80%, namun pada 2016 penyerapan dana desa naik menjadi 99,8%.

"Penyerapan dana desa tahun lalu hampir 100% sehingga menepis keraguan dari berbagai pihak tadi," tambahnya.

Dia menyebutkan, pada 2016 banyak desa menyelesaikan proyek yang dananya berasal dari dana desa yang pengerjaannya tidak mungkin dikerjakan pusat.

Baca: 7 Peran Pendamping Desa dalam Mengawal Kemandirian Desa. 

Pengerjaan tersebut yaitu pembangunan jalan lebih dari 66.000 kilometer dan turap penahan longsor lebih dari 38 unit.

Ia mengatakan karena pembangunan turap tersebut maka musibah longsor besar yang ada di Indonesia pada tahun lalu hanya tiga kejadian padahal badai dan hujan turun begitu deras.

Dia berharap, setelah dana desa pada tahun ini sebesar Rp 60 triliun dan seluruh program dari 19 kementerian terealisasikan maka pembangunan dan perekonomian desa Indonesia akan semakin membaik.(ANT)

BUMDes Didorong Kampanyekan Produk Unggulan Desa

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) terus menggalakkan promosi Produk Unggulan daerah melalui pergelaran berbagai event tingkat nasional. Selain itu, mengirimkan para nasabah sekaligus penguasa Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dari berbagai usaha untuk memperkenalkan dan menjual produk-produk UMKM unggulan daerah.

Dalam kegiatan Expo BUMDes Nusantara yang digelar Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Lembaga Penelitian dan Pemberdayaan masyarakat, Bank BRI mengikutsertakan 3 BUMDes binaan dari daerah Jawa Tengah untuk ikutserta terjun langsung dan mempromosikan produk unggulanya serta menjual secara langsung produk-produk tersebut di lokasi acara.

"Bank BRI terus melakukan pendampingan dan pembinaan kepada pengusaha UMKM di Indonesia baik yang telah bergabung dalam BUMDes maupun yang belum. Hal ini sebagai salah satu tanggungjawab bank BRI untuk terus membangun bisnis UMKM yang berkeberlanjutan di Indonesia,"ungkap Corporate Secretary Bank BRI Hadi Siaga Amijrso melalui keterangan resminya, Seperti dilansir Kompas.com, Minggu (14/5/2017).

Apapun BUMDes binaan BRI yang terlibat dalam kegiatan tersebut yakni BUMDes Binangun yang berasal dari Kabupaten Rembang, BUMDes Romban Joyo dari Kabupaten Jepara, BUMDes Wiuna Utama dari Kabupaten Pemalang.

BUMDes Binangun membawa produk unggulannya, yaitu batik Lasem, BUMDes Romban Joyo dengan kopi hasil fermentasinya, yaitu kopi Tempur dan keripik olahan, dan BUMDes Wiguna Utama memamerkan produk Mangga Unggulannya yaitu Mangga Istana yang selama ini menjadi pesanan rutin dari pihak Istana Negara.

Saat ini BRI telah bekerja sama dengan lebih dari 4.050 BUMDes di seluruh Indonesia, diantranya sekitar 755 BUMDes telah menjadi angen BRILink.

Selain mempromosikan dan menjual produk, acara ini juga diramaikan oleh aksi bersepeda dalam rangkaian acara Tour de Singgalang 2017 yang digelar bersamaan dengan acara BUMDes Expo 2017 di Bukit.(*)

Dana Desa Bukan Sumber Utama Pembangunan di Pedesaan

Ayo Bangun Desa - Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo mengatakan dana desa bukan sumber utama pembangunan di pedesaan namun untuk meningkatkan perekonomian melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Dana  Desa/Ilustrasi

"Pemerintah berharap dana desa digunakan untuk memperoleh pendapatannya sendiri," katanya saat peletakan batu pertama pembangunan embung Sungai Abu Tabek Gadang, Kecamatan Toboh Gadang, Padang Pariaman, Sumatra Barat, Sabtu (13/5) seperti dilansir Republika.

Baca: Saatnya Ekonomi Desa Bangkit melalui BUMDes.

Ia menambahkan dengan memanfaatkan dana desa untuk memperoleh pendapatan maka desa tersebut bisa mandiri yaitu dapat mendanai keperluan masyarakat di daerah itu. Ia menjelaskan penggunaan dana desa tersebut bisa digunakan berbagai cara seperti untuk modal usaha atau untuk pembangunan objek wisata.

"Bahkan sekarang telah banyak desa yang pendapatan BUMDes-nya jauh lebih besar dari dana desa," ujarnya.

Baca: BUMDes ruang Pergerakan ekonomi Desa.

Salah satu desa yang pendapatan BUMDes-nya jauh lebih besar dari yang lain yaitu Desa Ponggok, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah , ujarnya. "Padahal desa itu terpencil dengan luas hanya 300 hektare dan jumlah penduduk 12 ribu jiwa," kata dia.

Ia mengemukakan BUMDes Ponggok tersebut merevitalisasi dan mengelola kolam tua yang dibangun pada zaman penjajahan Belanda. Ia menyebutkan pada awalnya penghasilan BUMDes tersebut hanya Rp 10 juta per tahun namun setelah itu warga meletakkan karang, ikan, tanaman air, sofa, motor, dan televisi di kolam sehingga konsep kolam tersebut berubah dari kolam renang menjadi menyelam sambil "selfi" atau swafoto.

Ia menambahkan karena kreativitas warga tersebut membuat wisatawan tertarik datang ke daerah itu sehingga pendapatan BUMDes menjadi Rp 6,3 miliar pertahun dengan keuntungan Rp3 miliar. Keuntungan tersebut digunakan untuk mengembangkan usaha dengan membangun penginapan, simpan pinjam, usaha pasca panen, dan pengelolaan air bersih sehingga keuntungannya pada 2016 mencapai Rp 10,3 miliar.

"Padahal dana desa dan alokasi dana desa nya tidak sampai Rp 1,5 miliar," lanjutnya.

Sekarang BUMDes tersebut memberikan biaya cuma-cuma kepada orang tua tidak mampu dan memberikan biaya pendidikan kepada satu anak per rumah sampai ke perguruan tinggi.

Baca juga: Kemana Arah Pergerakan Ekonomi Desa.

Ia mencatat penggunaan dana desa di Indonesia digunakan untuk pembangunan jalan desa sepanjang 66.884 kilometer, jembatan sepanjang 511,9 kilometer, MCK sebanyak 37.368 unit, instalisasi air bersih 16.295 unit, PAUD 11.296 unit, dan Posyandu 7.524 unit.

Lalu saluran irigasi sebanyak 12.596 unit, Polindes 3.133 unit, sumur bor 14.036 unit, tambahan perahu 1.373 unit, pasar desa 1.819, embung 686 unit, 65.998 unit drainase, dan 38.184 unit penahan tanah.(*)

Informasi Rekrutmen Tenaga Pendamping Pembangunan Kawasan Perdesaan 2017

Info Kerja - Kementerian Desa PDTT kembali membuka Rekrutmen Tenaga Pendamping Pembangunan Kawasan Perdesaan tahun 2017. Pendaftaran dimulai dibuka sejak tanggal 9 Mei sampai dengan 17 Mei 2017.

Ilustrasi: Rekrutmen Pendamping Desa 

Informasi Rekrutmen Tenaga Pendamping Pembangunan Kawasan Perdesaan tahun 2017 didasarkan Surat Direktorat Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan, Kementerian Desa PDTT Nomor B.116/DPKP/05/2017 tentang Pemberitahuan Rekrutmen (Seleksi) Tenaga Pendamping Pembangunan Kawasan Perdesaan Tahun 2017.

Dalam sura tersebut menyatakan bahwa berdasarkan target prioritas Direktorat Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan Tahun 2017 yang termasuk didalamnya Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN) - RPJMN Tahun 2015-2019, dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan, Surat Dirjen Pembangunan Kawasan Perdesaan Nomor B.95/DPKP/04/2017 tanggal 26 April 2017 tentang Pemberitahuan Lokasi Pendampingan Kawasan Perdesaan Tahun 2017.

Pendampingan Kawasan Perdesaan Tahun 2017 akan dilaksanakan di 64 Kabupaten/Kota yang tersebar di 31 provinsi sebagaimana yang sudah ditetapkan, dengan menempatkan satu orang Pendamping Kawasan Perdesaan bidang manajemen dan satu orang Pendamping Kawasan Perdesaan bidang Teknis di setiap kabupaten lokasi pendampingan.

Setelah dilakukan evaluasi kineria terhadap Pendamping Kawasan Perdesaan Tahun 2016, terdapat 69 orang pendamping yang memiliki kinerja baik, selanjutnya telah ditempatkan di lokasi kabupaten tahun 2017. Untuk memenuhi kebutuhan Pendamping Kawasan Perdesaan yang baru sebanyak 59 orang, maka akan dilakukan seleksi terbuka atau Rekrutmen (Seleksi) Tenaga Pendamping Pembangunan Kawasan Perdesaan Tahun 2017.

Persyaratan: 

Pendamping Kawasan Perdesaan (Bidang Manajemen) 

1. Pendidikan minimal S-1 atau D-3, atau setara S-1 dan D-3 semua bidang ilmu;
2. S-1 atau sederajat berpengalaman bidang relevan dengan pemberdayaan masyarakat desa selama 4 (empat) tahun;
3. D-3 atau sederajat berpengalaman bidang yang relevan dengan pemberdayaan masyarakat desa selama 6 (enam) tahun;
4. Berpengalaman memfasilitasi kerja sama dengan aparat pemerintah daerah kabupaten/ kota;
5. Berpengalaman melakukan pendampingan dan advokasi kepada masyarakat desa dalam rangka pemberdayaan masyarakat:
6. Berpengalaman dalam pengorganisasian masyarakat antar-desa dan kawasan perdesaan;
7. Berpengalaman dalam memfasilitasi Musyawarah Desa dan/ atau Antar Desa:
8. Memiliki kemampuan dalam teknik fasilitasi kelompok-kelompok masyarakat desa dalam musyawarah desa dan atau antar-desa;
9. Mengenal adat istiadat, budaya, tradisi dan kearifan lokal masyarakat di lokasi tugas, termasuk diantaranya mampu berkomunikasi dengan menggunakan bahasa daerah kabupaten setempat;
10. Mampu mengoperasikan komputer minimal program MS. Office (MS. Word dan MS. Excel), serta mampu memanfaatkan layanan email;
11. Mampu berkomunikasi dengan bahasa Indonesia dengan baik, baik lisan maupun tulisan;
12. Mampu memfasilitasi dan bekerja sama dalam tim;
13. Pada saat melakukan pendaftaran, usia maksimal 50 (lima puluh tahun):
14. Diutamakan berdomisili di daerah setempat dalam lingkup lingkup kabupaten/kota lokasi tugas. 

Pendamping Kawasan Perdesaan (Bidang Teknis)

1. Pendidikan Strata S-1 atau D3, atau setara S-1 dan D3, diutarnakan bidang Teknik Lingkungan, Planologi, atau Teknologi Pertanian;
2. S-1 atau sederajat memiliki pengalaman pemberdayaan masyarakat desa selama 4 (empat) tahun;
3. D-3 atau sederajat memiliki pengalaman minimal bidangn pemberdayaan 6 (enam) tahun;
4. Berpengalaman memfasilitasi kerja sama dengan aparat pemerintah daerah Kabupaten/ Kota;
5. Berpengalaman melakukan pendampingan dan advokasi kepada masyarakat desa dalam rangka pemberdayaan masyarakat;
6. Berpengalaman dalam pengorganisasian masyarakat antar-desa dan kawasan perdesaan;
7. Memiliki kemampuan melakukan teknik fasifitasi kelompok-kelompok masyarakat desa dalam musyawarah desa dan atau antar-desa;
8. Berpengalaman memfasilitasi pengembangan wjlayah/lingkungan dan kegiatan lain yang bersifat kawasan;
9. Mengenal adat istiadat, budaya, tradisi dan kearifan lokal masyarakat di lokasi tugas, termasuk diantaranya mampu berkomunikasi dengan menggunakan bahasa daerah kabupaten setempat;
10. Mampu mengoperasikan komputer minimal program MS. Office (MS. Word dan MS. Excel), serta mampu memanfaatkan layanan email;
11. Mampu berkomunikasi dengan bahasa Indonesia dengan baik, baik lisan maupun tulisan;
12. Mampu memfasilitasi dan bekerja sama dalam tim;
13. Pada saat melakukan pendaftaran, usia maksimal 50 (lima puluh tahun);
14. Diutamakan berdomisili di daerah setempat dalam lingkup kabupaten/kota lokasi tugas.

Berkas lamaran ditujukan kepada Satker Ditjen Pembangunan Kawasan Perdesaan, melalui alamat berikut:

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia cq. PPBJ - Seleksi Pendamping Kawasan Perdesaan Gedung B, Lantai 3, Jl. TMP Kalibata No. 17, Jakarta Selatan 12740

cap pos tanggal 17 Mei 2017 atau via email paling lambat tanggal 17 Mei 2017.

Alamat email:

• kspkwilayah1@gmail.com untuk Provinsi Aceh, Sumatra Utara, Lampung dan Jambi
• kspkwilayah2@gmail.com untuk Provinsi Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali
• kspkwilayah3@gmail.com untuk Provinsi Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Utara
• kspkwilayah4@gmail.com untuk Provinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah dan Sulawesi Tenggara
• kspkwilayah5@gmail.com untuk provinsi NTT, NTB,  Maluku, Maluku Utara Dan Papua.

Pembukaan pendaftaran calon Pendamping Kawasan Perdesaan dari tanggal 9 Mei sampai dengan 15 Mei 2017.

Hasil seleksi aktif diumumkan di media informasi provinsi, melalui email peserta, atau sms kepada peserta yang mengikuti seleksi.

Demikian informasi rekrutmen pendamping desa 2017. Selengkapnya dapat menghubungi Satker P3MD di daerah masing-masing.

SIA BUM Desa: Sistem Informasi Akuntansi Badan Usaha Milik Desa

Aplikasi Desa - Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang profesional, akuntabel, dan transparan sangat dibutuh. Agar semua pendapatan dan pengeluaran BUMDes harus dapat dibukukan dengan baik.

Aplikasi SIA BUMDes / Ilustrasi

Menurut data Kementerian Keuangan sampai tahun 2017 jumlah desa secara nasional sebanyak 94.954 desa. Dari total jumlah desa tersebut, ada 18.000 Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) aktif yang tersebar diseluruh wilayah di Indonesia. 

Baca: Langkah Persiapan Pendirian Badan Usaha Milik Desa

Menurut Deputi Bidang Akuntan Negara (BAN) BPKP, agar BUM Desa dapat dikelola dengan profesional, transparan dan akuntable, diperluan aplikasi terkomputerisasi untuk pengelolaan keuangan BUM Desa. Oleh karenanya, Deputi BAN telah mengembangkan aplikasi yang diperkenalkan dengan nama Sistem Informasi Akuntansi Badan Usaha Milik Desa (SIA BUM Desa).

Menurut informasi, aplikasi SIA BUM Desa telah dilakukan pengenalan, simulasi dan pengoperasian dibeberapa perwakilan BPKP. Aplikasi yang dikembangkan sangat sederhana dalam pengelolaan keuangan BUMDes. "Bisa-bisa lebih sederhana dari aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes). 

Seperti apa Sistem Informasi Akuntansi Badan Usaha Milik Desa (SIA BUM Desa). Akan kita tunggu saja jadwal perkenalan dan sosialisasinya dari BPKP.[]

Info Rekrutmen Tenaga Ahli P3MD dan TA PID 2017

Ayo Bangun Desa - Beberapa provinsi di Indonesia telah membuka lowongan rekrutmen Tenaga Ahli Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (TA P3MD) dan Tenaga Ahli Program Inovasi Desa (TA PID) tahun 2017.

Ilustrasi: Ayo Bangun Desa 

Pengumuman rekrutmen diumumkan melalui media cetak lokal. Berdasarkan informasi yang diperoleh, provinsi yang telah membuat pengumuman penerimaan, antara lain: 

Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Sumatera Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB), Sumatera Utara (Sumut), Provinsi Aceh, Papua Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Utara.

Selanjutnya, provinsi Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Kepulauan Riau, provinsi Bengkulu, Papua, Gorontalo, dan provinsi Jambi.

Rekrutmen juga dilaksanakan di provinsi Jawa Tengah, Maluku, dan provinsi Lampung. 

Beberapa provinsi lain belum diperoleh informasi seperti Jawa Barat, Jawa Timur, provinsi Banten, Bali, Jogyakarta, dan provinsi Bangka Belitung.

Secara umum, berkas lamaran yang harus dilengkapi meliputi: 

• Surat lamaran Kerja yang dialamatkan kepada Konsultan rekrutmen dimasing-masing provinsi.
• Curriculum Vitae (CV)
• Pas photo berwarna 4×6
• Fotocopy ijazah
• Fotocopy KTP
• Fotocopy NPWP
• Bukti pendukung pengalaman kerja (kontrak/surat keterangan kerja)
• sertifikat keahlian
• Dokumen pendukung lain yang dianggap penting

Apapun pendidikan yang dipersyaratkan baik untuk TA P3MD dan TA PID minimal sarjana strata satu (S1). Informasi selengkapnya berpedoman pada info rekrutmen yang ada di provinsi masing-masing.

"Semua informasi terkait desa, termasuk pengumuman terbaru rekrutmen tenaga Pendamping desa akan diupdate disini".(*)

1 BUMDes Ditargetkan Miliki Penghasilan Rp1 Miliar Per Tahun

Ayo Bangun Desa - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Eko Putro Sandjojo dalam acara Jakarta Marketing Week kelima menargetkan satu Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) mampu memiliki penghasilan Rp1 miliar per tahun. Dengan target, perusahaan perdesaan bisa lebih mandiri.

Untuk merealisasikannya, Eko mengaku masih ada tantangan, utamanya pada sumber daya manusia (SDM) yang belum mampu mengelola BUMDes dengan baik. Untuk itu, dirinya melakukan kerjasama dengan Kementerian BUMN membentuk PT Mitra BUMDes Nusantara (BMN) yang tugasnya memberikan pelatihan dan bimbingan di desa-desa.

"Ketika ada kemampuan dan temuan mereka, satu BUMDes berhasil maka rata-rata pendapatannya bisa Rp1 miliar per tahun," tuturnya di Mal Kota Kasablanka, Jakarta, Selasa (9/5/2017).

Berdasarkan data Kemendes PDTT, saat ini jumlah BUMDes baru 18 ribu perusahaan dari 74.910 desa. Dirinya pun menargetkan dalam 5 tahun ke depan ada setiap desa mampu memiliki BUMDes yang bisa berhasil.

"Jika konsolidasi sekira 74.910 ribu desa maka pendapatan kita dari desa sudah bisa sekira Rp75 triliun. Provitnya kita targetkan 5 tahun ke depan lah. Dalam 5 tahun sudah 75 ribu desa. Saya yakin ini bisa," tuturnya.

Sebagai informasi, pemerintah mendorong kemandirian perdesaan dengan memiliki satu perusahaan berskala nasional di bawah pembinaan PT Mitra BUMDes Nusantara (BMN). BMN sendiri merupakan bentukan usaha dari Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Perum Bulog) dan Kopelindo.

Dalam acara peluncuran BMN, Menteri BUMN Rini Soemarno mengatakan, desa-desa di daerah harus menciptakan perusahaan yang memiliki pemikiran layaknya korporasi atau kelompok. Sehingga aktivitas desa bisa disatukan ke dalam satu perusahaan dan betul-betul mempunyai nilai perekonomian.

Selama ini, kata Rini, hanya sedikit perusahaan perdesaan yang mampu berkembang lantaran berada di bawah satu perusahaan besar. Skema ini yang harus diubah supaya banyak perusahaan perdesaan yang muncul ke atas tanpa berada di bawah perusahaan apa pun.

"Mitra BUMDes Nusantara ini tujuannya menciptakan kesetaraan. Bagaimana supaya perdesaan bisa meningkatkan perekonomian yang berkeadilan. Hal itu tentu bisa dilakukan secara menyeluruh di seluruh desa," ujarnya.(*)

Okezone.com

Bibit Samad Riyanto Jadi Ketua Satgas Dana Desa

Ayo Bangun Desa - Pemerintah akan mengefektifkan pengawasan terhadap pengelolaan Dana Desa. Peningkatan efektifitas tersebut salah satunya dilakukan dengan menjadikan Bibit Samad Riyanto, mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), menjadi Ketua Satgas Dana Desa.

Bibit Saman Riyanto /Foto: Google 

Eko Putro Sandjojo, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) mengatakan, penunjukkan Bibit tersebut dilakukan agar kinerja pengawasan Dana Desa efektif.

"Itu tujuannya," katanya kepada Kontan, Minggu (7/5/2017) malam.

KPK meminta Pemerintahan Jokowi memperbaiki pengawasan pemanfaatan Dana Desa.

Mereka juga meminta agar pengenaan sanksi terhadap kepala desa yang menyelewengkan Dana Desa yang selama ini pidana diubah.

Permintaan perbaikan mekanisme pengawasan dan sanksi tersebut mereka sampaikan langsung ke Presiden Joko Widodo akhir pekan kemarin.

Alexander Marwata, Wakil Ketua KPK mengatakan, permintaan tersebut disampaikan karena komisinya menerima banyak laporan dari masyarakat terkait penyimpanan Dana Desa.

Penyimpangan menyangkut, kurang bayar, kualitas dan volume fisik bangunan yang didanai dengan Dana Desa yang tidak sesuai dengan nilai proyek.

Sementara itu, di sisi lain, komisi anti rasuah tersebut tidak bisa mengambil tindakan atas penyimpangan tersebut.

"Karena di luar kewenangan KPK, kepala desa itu tidak termasuk dalam kualifikasi sebagai penyelenggara negara, tidak bisa kami tindak makanya kami minta pengawasan dan sanksi diperbaiki agar penyelewengan bisa ditekan," katanya.(*)

Tribunnews.com

Kekuatan Produk Unggulan Jadi Kunci Kemajuan Ekonomi Desa

Ayo Bangun Desa - Kemajuan desa-desa di Indonesia ditentukan oleh kekuatan produk unggulan di wilayah tersebut. Fokus pada satu produk menjadi salah satu kunci untuk bisa meningkatkan skala produksi produk unggulan yang telah ditetapkan. Hal tersebut disampaikan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Eko Putro Sandjojo, pada acara Jakarta Marketing Week di Jakarta (9/5).

Produk Unggulan Desa/Ilustrasi

"Desa desa yang maju itu sudah fokus pada sektor produksi tertentu, jadi bisa terintegrasi dari hulu ke hilir. Desa memiliki peluang yang sangat besar untuk dikelola sehingga dapat mengurangi kesenjangan desa dan kota," ujarnya.

Untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi di perdesaan, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) terus mendorong empat program prioritasnya. Pertama ialah Produk Unggulan Kawasan Perdesaan (Prukades) dengan mengedepankan klasterisasi ekonomi di desa. Selanjutnya, pembentukan embung. Bekerjasama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan, ke depannya setiap embung yang dikelola dengan baik akan diberi bibit ikan. Ketiga, pembentukan dan pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) untuk mendorong desa menjadi mandiri dan mendapat penghasilannya sendiri.

"BUMDes bisa jadi perusahaan kelas dunia. Contoh yang sukses bisa kita kloning ke desa-desa lain. Jika terus kita kembangkan, maka desa akan menciptakan kelas menengah dan konglomerat-konglomerat baru," tambahnya.

Hal senada disampaikan Bupati Bojonegoro, Suyoto. Menurutnya, jika perdesaan serius untuk maju maka, harus fokus pada problema, yaitu bagaimana memproduksi, menghasilkan nilai tambah dan pemasarannya. Ia menyontohkan daerah sukses seperti Bengawan Solo yang bisa sukses meski rawan banjir.

“Kita coba tanami kebun belimbing. Harga awalnya Rp 10-12.500. Setelah dijadikan wisata banjir, harganya menjadi 25 ribu karena wisata ingin menikmati sensasi naik getek saat banjir ke kebun belimbing. Lebih jauh lagi, distribusinya sampai ke supermarket retail,” ungkapnya.

Suyoto menambahkan, terdapat 456 embung di Bojonegoro yang telah dimanfaatkan untuk berbagai hal. Selain untuk mengairi lahan bawang, embung yang ada juga dijadikan tempat rekreasi dan produksi ikan.

"Kalau dirasa manfaatnya dan cocok, masyarakat bisa nyediain cuma-cuma. Terbukti indeks kebahagiaan naik. Tahun lalu terdapat 760 ribu kunjungan wisata. Desa bisa menjadi pertumbuhan ekonomi," tegasnya.

Sementara itu, Direktur Pengembangan Bisnis dan Industri Perum BULOG yang juga menjadi bagian dari komisaris PT. Mitra BUMDes Nusantara, Imam Subowo, mengajak masyarakat utnuk memajukan BUMDes dan berbisnis pada masyarakat desa. Dirinya juga akan fokus pada mengoptimalkan BULOG yang berfungsi sebagai stabilisasi harga pangan pokok dari produsen sampai konsumen.

"Kita dekati konsumen dengan membangun Rumah Pangan Kita dan dekati petani sebagai produsen melalui BUMDes. Semisal untuk produksi padi. Harus ada untung untuk petani, tapi produksi BULOG yang ambil. Kalau gagal panen, ada asuransi," tutupnya.(*)

Kemendesa PDTT